pp 48 tahun 2018. PP 2007. pp 48 tahun 2018

 
 PP 2007pp 48 tahun 2018 pp: 40: 2023: perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian: 282: 27: perpres: 48: 2023: pengakhiran penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) 395: 28: keppres: 18: 2023: penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden:

Tipe Dokumen. PP No. Sedangkan proporsi anak yang tidak imunisasi meningkat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing T. Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);. 6255) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhi PP 48 Tahun 2021 (LN Tahun. E. PKPA. 2018/NO. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022. 1968; PP No. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2018 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penjualan/penyerahan atas emas perhiasan, emas batangan,. 76, LL Setkab : 3 HLM. Mencabut :. Diundangkannya 49 peraturan pelaksana tersebut. PP 2013. PP 2017. 2018/NO. 010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura Pada Perusahana Mikro, Kecil, Dan Menengah. PP ini mencabut Pasal 2 PP Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang; Perpres Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; dan Perpres Nomor 112 Tahun 2007. 0. Kategori Regulasi. Perpres 2019. 48: Tahun: 2019: Tentang: BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 03 Juli 2019: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status:. ID : 14 HLM. 38, BN. permenpan no 46 tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Preview. Tipe Dokumen. PP 2010. T. 24, LN. PP ini mencabut Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapat an dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir. U. Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga AsingPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing FullText Detail 420 PP 48 TAHUN 2018/pusatdata/detail/v2/lt5bd8307a67486/peraturan-pemerintah-nomor-48-tahun-2018PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR. Subjek. Nomor. PP 2008. artikel populer. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kedudukan hukum atas pengaturan dan dasar hukum Pegawai Kontrak atau sebutan lainnya tidak diatur secara. PP 2010. PP 2015. Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan. STATUS PERATURAN. 166, TLN No. 23 Tahun 2014, PP No. STATUS PERATURAN. Lampiran I – PP Nomor 48 Tahun 2019. PJL PP 48 Tahun 2008Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2014. UMUM Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat. Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) diubah sebagai berikut: 1. a. PP 2010. 42 Tahun 2021 diantaranya adalah UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai. 48 tahun 2005 tidak dapat mengakomodasikan seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia. Ketentuan huruf i ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi. 5. 2017. 2012 No. 6245), PP 31 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. Dalam hal keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020" belum tersedia dalam aplikasi pembuatan Faktur Pajak,. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. pdf. 12 Tahun 2011, UU No. Pemerintah Asing/Lembaga Asing. ID : 29 HLM. Unduh PDF. PP Nomor 38 Tahun 2016- penjelasan. 196, TLN No. Keputusan Munas X Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka tahun 2019-2024. 2018/NO. 58, LN. Perpres 2021. pertanian. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018 : 145 - 162. 121, TLN No. PP 2014. com. WIDODO. Mencabut : PERPRES No. ABSTRAK PERATURAN. PP 2013. 49, LN. 48 Tahun 2005. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tanggal 16 Mei 1961 sebagai juknis pelaksanaan Perpres no. PP 2013. [email protected][email protected] Legal Analysis Pusat Data Premium Stories. 000. Download Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. 38, LN. InfoASN. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 6215, LL SETKAB : 59 HLM. 183, TLN NO. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 2006. Imam Bonjol No. 224, TLN NO. SETNEG. 224, 2018 ADMINISTRASI. Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 18. 6 Tahun 2014, Uu No. 2018/NO. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung. 010/2018, BN. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak. 20 Tahun 2001; PP. 4916); PP No. Jan 22, 2022 · "Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP)," ujar Tjahjo. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di. 2016/NO. UMUM. Judul. PERATURAN PEMERINTAH: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 48: Tahun: 2018: Tentang: Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: Pejabat yang Menetapkan: JOKO WIDODO: Status: Berlaku Oct 15, 2018 · Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING Ditetapkan 16 Oktober 2018 Ditetapkan 16 Okt 2018 • Berlaku 18 Oktober 2018 • Berlaku 18 Okt 2018 PP No. 48. Kementerian Ketenagakerjaan: Nomor Peraturan: 5: Tahun Peraturan: 2018: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Menteri: Singkatan Bentuk Peraturan: PERMENAKER: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 27. E. Tahun 2018: Rp 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan T. PP 2015. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Yang berkaitan dengan tugas belajar. Pedoman Media Siber Kode Etik Syarat Penggunaan Layanan Bantuan & FAQ. (PP) NO. PP 2014. 21 Tahun 2011 tentang. PP Nomor 38 Tahun 2016 (PP Nomor 38 Tahun 2016). 2018/NO. Belum Tersedia. 6549, jdih. Permenpan 41 Tahun 2018 ditetapkan oleh Menteri PAN RB SYAFRUDDIN pada tanggal 6 September 2018. Nomor. 6245), PP 31 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. 9 Tahun 2015; PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka. PP Nomor 48 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan. PP 2009. 34, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Jabatan Fungsional Auditor MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. id. No. Indonesia, Kota Singkawang. Peraturan Presiden Show sub menu. PP 2013. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,Pendanaan Pendidikan - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Demikianlah 10 hal baru dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018, untuk lebih jelasnya terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 bisa diunduh dalam link. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 48/2005 jo PP No. Prioritas Pembangunan 2023: Jalan, Irigasi, dan SPAM di Kabupaten Bandung Senin, 11 Sep 2023, 15:34:21 WIB. PP No. 2018/NO. b. /pusatdata/detail/v2/lt5bd8307a67486/peraturan-pemerintah-nomor-48-tahun-2018Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional: 2020: Keputusan Menteri: KM 292 TAHUN 2020. 2. Lihat Semua Berita JDIH KABUPATEN BANDUNG. Ditetapkan 15 Oktober 2018 • Berlaku 17 Oktober 2018. Nomor 23 Tahun 2018. 2018. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. PP 2011. 23, LN. Diubah Oleh : Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/lembaga Asing; Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada. id. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 177 Tahun 2011 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan T gas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2); 9.